Banjir lima tahunan yang maha besar kini mulai memakan korban, tak hanya materi, nyawa pun korban. Indonesia kini berduka kembali! Itulah mungkin yang sekarang sedang dibicarakan warga bangsa diluar negeri ini. Setelah beruntunnya bencana dari mulai Tsunami, Lumpur Panas Lapindo, Longsor, Kecelakaan Pesawat Terbang, Kereta Api, Flu Burung (H5N1), DB (Demam Berdarah) dan mungkin kini banjir yang mengharuskan Jakarta Siaga I, satu Ibu Kota negara besar dilalap air.
Banjir Februari inilah banjir terparah selama 10 tahun terakhir. Kita mungkin tergolong satu kaum yang lupa dan mencoba melupakan setiap bencana dengan cepat sehingga lupa pula mencari solusi dan antisipasi ketika bencana serupa menghantam bangsa ini. Kita sepatutnya mulai berfikir bahwa bencana seperti banjir ini adalah masalah bangsa yang memerlukan keseriusan, tidak hanya dikonsep dalam blok plan tata kota yang hanya selesai pada blue print tanpa aplikasi yang jelas. Kita tak bisa karena Indonesia kaya dengan pawang hujan lantas hujan dan banjir sebagai dampaknya dianggap ringan dan sepele. Kita lihat laporan koran tempo, 6 Februari 2007 yang melaporkan jumlah korban meninggal berbeda. Data Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta mencatat 23 orang meninggal, sedangkan data Polda Metro Jaya ada 29 orang, terdiri atas Jakarta 14 orang, Tangerang 7 orang, Bekasi 5 orang, dan Depok 3 orang.
Ada beberapa pihak yang semestinya tidak hanya duduk berdiskusi di DPR atau hanya meributkan tunjangan yang harus dikembalikan. Kita memerlukan wakil-wakil rakyat yang tahu dan merasakan setiap jeritan dan ratapan tangis rakyat ketika bencana beruntun menerjang. Pemerintah baik pusat maupun daerah seharusnya berlomba (walau tak untuk mendapatkan piala KALPATARU atau ADIPURA) tapi kini saatnya perlombaan bagaimana menjamin keselamatan rakyat dan kesejahteraan dari bencana-bencana. Setiap bencana, kerusakan alam adalah kambing hitam. Pengundulan hutan, sampah, tata kota yang serampangan, tidak adanya sumur resapan bahkan hilangnya hutan kota dan sejuta pembenaran yang disematkan untuk mengkambinghitamkan kerusakan lingkungan. Dalam bahasa catatan pinggir GM berujar “Tapi apa mau dikata: tak selamanya kita sadar akan sifat tamak yang sering kita pelihara dan manjakan sendiri itu. Padahal tiap potong kursi yang dibuat dari kayu hutan tropis, tiap are tanah yang diambil buat pusat perbelanjaan, tiap lembar kantong plastik yang dibuang sebagai sampah, tiap tetes sabun deterjen yang tercecer, tiap liter bensin yang diuapkan sebagai karbon dioksida, tiap butir zat kimia sintetis yang mengalir ke kali—semua itu pada akhirnya menghimpun sebuah daya yang membalik dan destruktif: semula dengan gemuruh manusia mengalahkan alam, tapi kini ia seperti tak berdaya di depan alam yang hampir hancur.”
Ada beberapa solusi yang dapat diungkap: Pertama, ketatkan peraturan tentang tata kota dan daerah, bukan hanya pada Perda & UU tapi mentalitas SDM/pegawai pelaksananya, Integrasikan dengan penataan lingkungan secara regional maupun nasional; Kedua, belajarlah pada negeri lain seperti Nederland (Belanda), toh mereka yang kenyataannya berada dibawah permukaan laut saja bisa mengatasi air, ini tidak selesai dengan hanya studi banding yang memakan bisaya uang rakyat, tapi perlu aplikasi; Ketiga, selamatkan lingkungan yang masih tersisa (hutan dan hindari pencemaran lingkungan), stop pemanfaatan hutan baik dengan alasan produksi maupun dengan alasan lainnya; Keempat, kita harus perhatikan editorial tempo yang menulis penanganan banjir di sektor hulu, pemerintah pusat mungkin perlu mempertimbangkan usul pembentukan megapolitan atau pengelolaan tata ruang terpadu untuk wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur. Sebab, faktanya, banjir tidak semata-mata akibat problem di hilir, tapi juga di hulu. Dengan begitu, penanganan banjir bisa lebih terpadu dan serius, sehingga kelak masyarakat Jakarta bisa tidur nyenyak saat musim hujan datang.
Telah banyak solusi dan masukan yang disampiakan baik langsung maupun tidak kepada pemegang kebijakan, tapi kesia-siaan ketika semua tidak mendapatkan porsi political action dan adanya political will guna menyelamatkan aset-aset bangsa dari bencana. Politikus dan para pengambil kebijakan harus mempunyai paradigma pikir bahwa nyata satu anak bangsa (warga negara) merupakan aset bangsa yang tak ternilai terlebih harta dan harga diri bangsa di mata internasional. Ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah remeh-temeh seperti banjir dan kecelakaan transportasi manusia sesungguhnya kita bangsa yang lemah dan kerdil. Wajar mungkin kalau bangsa ini hanya dijadikan target asing baik ekonomi maupun intimidasi militer. Rakyat tak perlu jargon demokrasi, good governance atau pemberantasan ini/itu, tapi butuh kepastian keselamatan nyawa dan harta bendanya.
