Jangan pakai telepon flekxi nanti disadap ditulah beberapa sms yang saya dapatkan dari beberapa kawan, ini terjadi pasca disadapnya komunikasi pesan pendek atau SMS antara Metta (wartawan Tempo) yang menggunakan jaringan Telkom Flexi--dan Vincentius Amin Sutanto, mantan karyawan PT Asian Agri, itu beredar di media massa nasional. Komunikasi itu berlangsung saat Metta tengah menyelidiki dugaan penggelapan pajak oleh Asia Agri, perusahaan milik taipan Sukanto Tanoto.

Hal terbaru yang menarik bagi saya adalah dukungan yang luar biasa bagi pengusutan dan penegakan hukum atas bocornya proses kerja jurnalistik Metta D ke public dan mengakibatkan Metta harus berurusan dengan yang berwajib (Police). Keterangan Tempo Kora hari Jumat, 28 September 2007 yang menulis “Komite Kebebasan Pers Dunia ikut mengecam tindakan tersebut, sebelumnya Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) telah mengecam penyadapan itu. "Ini jelas merupakan pelanggaran atas privasi jurnalis dan hak-hak profesionalnya," kata Direktur IFJ Asia-Pasifik Jacqueline Park. IFJ mendukung langkah Metta dan Aliansi Jurnalis Independen--organisasi afiliasi IFJ di Indonesia-untuk terus melawan praktek penyadapan. "Publik dan jurnalis di Indonesia harus bergerak bersama," ujar Jacqueline.Secara terpisah, penulis senior untuk American Journalism Review, Sherry Ricchiardi, juga mengajak wartawan Indonesia memberitakan kasus penyadapan itu secara besar-besaran. "Suara yang menentang penyadapan perlu terus dipublikasikan," ujar Ricchiardi. Pengajar di Indiana University School of Journalism itu menyarankan kasus penyadapan telepon Metta terus diangkat ke forum internasional agar mendapat perhatian lebih luas”

Di pihak lain ada juga yang mempertanyakan seperti dalam tulisan Kaka S (Sekjen PWI reformasi) yang menulis ”Baik Sukanto Tanoto maupun Soeharto tentu saja memiliki potensi kekuasaan dan jaringan serta kekuatan finansial yang sangat bisa mempengaruhi opini publik dan keputusan peradilan lewat berbagai saluran. Hal ini di Indonesia masih menjadi bagian yang belum dapat dieliminasi secara efektif akibat belum terbangunnya akuntabilitas publik kelembagaan, termasuk lembaga peradilan setingkat Mahkamah Agung sekalipun.Dengan demikian, munculnya gugatan dan keputusan yang mempertanyakan independensi media, dalam hal ini Tempo dan Time, justru menimbulkan tanda tanya besar, sejauh mana kekuasaan dan uang mempengaruhi opini publik dan keputusan peradilan dalam kedua kasus tersebut. Walaupun tentunya kita tetap kritis dan menanggapi secara serius kemungkinan adanya pelanggaran etika jurnalistik pada kedua media itu.”

Sebuah babak baru dunia jurnalistik sedang kita bangun bersama. Ada pro dan kontra yang akan menjadikan kita terus manju dan dewasa. Tapi yang penting diperhatikan bahwa penyadapan dan penyebaran sms tanpa sepengetahuan pemilik dan tanpa putusan pengadilan yang mendasarkan pada UU tentunya melanggar hukum negeri ini. Sekaya apapun Sukanto Tanoto dan Soeharto yang menuntut Majalah Time tapi saya percaya bangsa ini besar bukan karena jasa dua orang itu, masih banyak manusia yang mepunyai nurani, norma dan etika dibanding mereka yang nota bene gembong dari pencurian uang bangsa ini seperti yang dilaporkan PBB beberapa pekan lalu.

Diakhir saya menghimbau dan mengajak seluruh elemen bangsa khususnya gerakan mahasiswa maupun elemen masyarakat lainnya untuk terus jeli melihat dan memahami serta melakukan pembelaan atas pelanggaran atau kekerasan yang dilakukan siapapun kepada pekerja media maupun media itu sendiri. UU Pers sudah jelas, kode etik jurnalistik juga kurang bagaimana lagi yang jadi persoalan kita harus menjaga dan mengawalnya hingga demokrasi bersemi dan tumbuh di bumi Indonesia.  rama prabu